Klik Berita

Kategori

Awak Media Dilarang Meliput Oleh PPK

By On May 02, 2019

Hari : Senin, Tanggal : 22 April 2019  Pukul : 19.30 Wib. Lokasi : GOR ODESSA Batam centre.

Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti Menyebar luaskan, Pencetakan dan Menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.          Hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dan terjadi di lapangan, Ada apakah di balik semuanya ini..???        Kinerja Para PPK Batam Kota terkesan lambat, dan kurang teliti serta seperti menunggu adanya kesempatan bergenning permainan politik jaringan curang atau politik bagi-bagi kue yang tidak sehat.
Tim awak media ini sempat berbincang-bincang denhan salah satu dan beberapa saksi partai, saksi caleg, dan para penyelenggara Pemilu yang tidak mau disebut namanya,          Berikut petikan wawancara dengan salah satu saksi Partai Gerindra kota Batam, sebut saja inisialnya  (MS), " Kita ada bukti rekaman video, foto dan rekaman suara kecurangan yang dilakukan PPK Batam Kota pak, tetapi ini menjadi rahasia internal kami saja dan tidak boleh disebarluaskan kemana-mana, " tutupnya dengan wajah penuh takut dan sambil berlalu meninggalkan tim awak media ini. "
# TIM F1+ZR #

Pasca Pemilu 2019 : Cipayung Plus Kota Medan Deklarasi

By On May 02, 2019

PASCA PEMILU 2019 : CIPAYUNG PLUS KOTA MEDAN DEKLARASI


medan,  30/04/19 Cipayung Plus Kota medan yang terdiri dari HIMMAH,  PMII,  IMM,  GMKI,  HIKMAHBUDHI,  PMKRI, GMNI, HMI, KAMMI. menggelar konferensi pers pasca pemilu 2019 di warung Community jalan SM Raja Medan.

Latar belakang cipayung menggelar konferensi pers ini dikarenakan kekawatiran akan ada terjadi perpecahan antar masyarakat yang berbeda pilihan, padahal pemilu sudah usai.

Kita bisa melihat di sosial media, masyarakat yang berbeda pilihan saling mengejek, memburukkan, menganggap yang paling baik dan paling benar seperti di facebook, bahkan bukan hanya didunia maya saja, di dunia nyata kehidupan sehari - hari sanak pamili dan jiran tetangga bisa tidak bertegur sapa akibat berbeda pilihan.

Pemilihan sudah berlangsung pada tanggal 17 april 2019, sudahilah pertengkaran itu atas dasar beda pilihan, mari kita merajut persatuan dan kesatuan yang telah renggang beberapa bulan ini akibat beda pilihan. Karena keutuhan persatuan dan kesatuan jauh lebih penting daripada kepentingan golongan.

Kami juga melihat banyaknya klaim - klaim kemenangan yang dilakukan antar kubu Paslon 01 dan 02, elit - elit politik dan ini kami menilai membuat semangkin besarnya peluang perpecahan antar masyarakat yang berbagai pilihan, dalam hal tersebut masyarakat harus cerdas dalam memilah informasi jangan mudah terpropokasi apalagi di era digital informasi begitu cepat dan mudah didapat, yang tidak tahu menahu akibatnya kedepan dan bisa jadi merugikan diri sendiri, ini politik yang dinamis dalam sekejab bisa berubah ubah.

Seharusnya para elit - elit politik memberikan edukasi pendidikan politik yang baik kepada publik, jadi suri tauladan bagi masyarakat, bukan malah terkesan membenturkan masyarakat bawah.

Atas dasar inilah Cipayung Plus Kota Medan menggelar Konferensi Pers dengan pernyataan sikap sebagai berikut:

PERNYATAAN SIKAP
CIPAYUNG PLUS KOTA MEDAN

1. Kami mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 dan seluruh instansi penyelenggara pemilu, Kpu dan Bawaslu yang telah menyukseskan pemilu serentak 2019.

2. Kami mengapresiasi dan berterimakasih atas kinerja TNI-POLRI dalam pengamanan pemilu yang aman, damai dan kondusif.

3. Kami menghimbau kepada KPU RI untuk tetap menjaga integritas, profesional, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas selama proses pemilu 2019.

4. Kami menghimbau kepada semua pihak agar menempuh jalur hukum apabila ditemukan pelanggaran atau kecurangan selama proses pemilu serentak 2019.

5. Kami mengajak para elit - elit politik untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas semua kepentingan pemilu 2019.

6. kami menghimbau semua pihak untuk  menghentikan klaim - klaim kemenangan dan menunggu kepastian penetapan hasil pemilu merujuk pada keputusan penyelenggara pemilu demi menjaga kondusifitas dan kedamaian di tengah - tengah masyarakat.

7. kami menyampaikan simpatik yang mendalam kepada penyelenggara pemilu 2019 beserta anggota TNI-POLRI yang gugur dalam menjalankan tugasnya dan mendesak pemerintah memberikan santunan dengan layak untuk keluarga yang di tinggalkan.

Danramil 14/Dolok Merawan Laksanakan Test Urine Pada Seluruh Anggota

By On February 21, 2019


Dolok Merawan,- Klikberita
Danramil 14/Dolok Merawan melaksanakan Test Urine terhadap seluruh anggota Koramilnya Pada hari Kamis ( 21/02/19 ).

Kegiatan Test Urine ini dilakukan oleh Danramil 14/Dolok Merawan untuk menindak lanjuti perintah dari Dandim 0204/Deli Serdang Letkol Kav. Syamsul Arifin SE. MTr ( Han ) kepada Seluruh jajaran Koramil dalam rangka mengantisipasi sejauh mana Prajurit yang di bawah Komando nya  mentaati larangan larangan yang telah di tetapkan oleh Pimpinan TNI - AD.

Dalam pelaksanaan Test Urine ini di awasi langsung oleh Danramil dan Perwira Penghubung Mayor inf. Robet Sinaga bekerja sama dengan Team Kesehatan Kodim 0204/Deli Serdang dengan tujuan agar seluruh anggota tidak ada yang coba coba memanipulasi pengambilan air seni nya.
Hasil dari pelaksanaan Test urine dinyatakan seluruh Prajurit Negatif ( - ) tidak ada yang terjaring sebagai pengguna Narkoba.

 Diakhir pelaksanaan Test Urine Kapten inf. Jaswadi Barus mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota bahwasanya tidak ada yang di temukan sebagai Pengguna Narkoba.

Danramil 14/Dolok Merawan menekan kan  dan mengatakan pada seluruh anggota " Jangan sekali kali menggunakan barang Haram yang di larang oleh Pemerintah dan Pimpinan TNI AD,Sayangi Kariermu dan anak istrimu.Pegang Teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai modal dasar dalam melaksanakan Tugas di manapun kita berada.Tunjukkan kepada Masyarakat bahwa sanya  kita Anti terhadap Narkoba " Tegasnya.(Red)

Penjualan Satwa langka Berhasil Diungkap Ditreskrimsus Poldasu

By On February 21, 2019

Ditreskrimsus Polda Sumut berhasil membongkar sindikat penjualan satwa langka ilegal jenis burung yang dilindungi di kawasan Jalan Yos Sudarso, Gang Tower, Lingkungan I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Dalam pengungkapan ini polisi menyita belasan burung yang dilindungi.
Polisi juga meringkus seorang pelaku penjualan bernama Robby. Dia merupakan warga di kawasan tersebut.

"Kita amankan dari kediaman tersangka Robby satwa langka jenis burung yaitu 5 ekor Kakatua Raja, Kesturi Raja 5 ekor, Rangkong 1 ekor, Kakatua Maluku 1 ekor, Kakatua Jambul Kuning 1 ekor dan anak Kasuari 3 ekor," ungkap Kasubdit IV/Tipiter Dit Reskrimsus Poldasu, AKBP Herzoni Saragih, Kamis (21/2/19).
Herzoni mengatakan, terungkapnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat sehari sebelumnya. Mereka pun lantas berkoordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Dinas Kehutanan Sumut untuk melakukan penggerebekan.
Belasan burung dilindungi ini rencana akan diperjualbelikan oleh pelaku.
"Selain menyita barangbukti dan mengamankan pemilik rumah Poldasu dan BKSDA Sumut hingga kini masih melakukan pengembangan guna mengungkap sindikat penjualan satwa langka lainnya," tandas Herzoni.

Kapten inf. Jaswadi Barus Gotong Royong Memperingati Hari Perduli Sampah Nasional Ta.2019

By On February 21, 2019


Dolokmerawan , Klikberita
Komandan Koramil 14/Dolok Merawan Kapten inf. Jaswadi Barus beserta anggota  melaksanakan Gotong royong dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional Ta. 2019.

Dalam kegiatan gotong royong dilaksanakan kamis (21/02/19) bekerja Sama dengan Koramil 13/Tebing Tinggi, Koramil 24/Tebing Tinggi Serdang Bedagai dan Polsek Padang Hulu.

Sasaran kegiatan Gotong royong di laksanakan di dua tempat Kecamatan Padang Hulu adapun kegiatan adalah pembersihan areal Pesantren Al- Hasyimiyah  sementara Kecamatan Rambutan pembersihan sampah di sepanjang kanan kiri jalan kelurahan Lalang.

Program Hari Peduli Sampah Nasional Ta. 2019 bertujuan untuk mengajak  masyarakat agar tidak membuang Sampah dengan sembarangan, baik itu kedalam parit maupun selokan selokan  karena dapat berdampak menimbulkan banjir pada saat hujan turun.

Kapten inf. Jaswadi barus disela sela kegiatan menyampaikan kepada awak media " Dengan adanya kegiatan ini,  kami berharap dan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar semakin banyak yang ikut andil dan turut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan nya agar bebas dari sampah,
Karena kebersihan adalah sebagian dari iman " jelasnya.(Red)

Dugaan Korupsi Dana Reses DRPR Tahun 2017 Rp 2,1 Miliar Mencuat “Sekwan Kabupaten Taput Menghindar”

By On February 13, 2019


 (Ruang Kerja Sekwan DPRD Taput Terlihat Kosong)

Kabupaten Tapanuli Utara, Monitor24 Jam

Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Tapanuli Utara terkuak kepublik, anggaran APBD mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 diduga menjadi sorotan. Hingga mengundang perhatian pemerhati masyarakat akan kinerja beberapa satker di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara dalam kurung waktu empat tahun ini.

Lemahnya kinerja pihak Satker Pemkab Taput itu diduga karena sistem pengawasan sangat lemah, hingga mengakibatkan dugaan tindak pidana korupsi. Dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi berulang-ulang, hingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah mencapai puluhan miliaran rupiah.

Terjadinya dugaan tindak pidana itu dikatakan salah seorang pemerhati masyarakat berinisial “S.Tambunan” diakibatkan lemahnya SDM Pejabat, Pengawasan dan Penegakan Hukum didaerah Kabupaten Taput selama beberapa tahun ini. Sehingga prilaku para koruptor didaerah ini menjadi bebas meraup keuntungan dari dana APBD Kabupaten Taput.
Prilaku itu diduga sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, kelompoknya semata dan disusun sangat rapi, hingga program sampai pelaksanaanya terlihat baik dan nyata. Namun cara tersebut tidak bertahan lama dan akhirnya terbongkar juga. Salah satu permasalahan itu terkait dengan penggunaan Dana Reses DPRD Taput tahun 2017 yang realisasi anggarannya sebesar Rp 2,1 miliar digunakan untuk kegiatan kunjungan kerja masa reses anggota DPRD ke daerah pemilihan (dapil).

Untuk menelusuri permasalahan dugaan korupsi itu, TIM awak media mencoba berulangkali melakukan konfirmasi pada pihak Sekwan, namun keterangan didapat pada salah seorang pegawai Kabag Umum Sekwan yang tidak ingin namanya disebut, menerangkan bahwa Sekwan berada diluar kantor dan sampai berita ini dimuat Pihak Sekwan belum bisa memberikan jawaban konfirmasi atas dugaan korupsi pelaksanaan Dana Reses DPRD Taput itu. (13/2)

Kasus dugaan korupsi itu mencapai ratusan juta rupiah, hal utu menyangkut kegiatan reses anggota DPRD Taput yang dilaksanakan tiga tahap di lima dapil,  Kegiatan reses tahap I dilaksanakan tanggal 10 s.d 22 Mei 2017, kegiatan reses tahap II dilaksanakan tanggal 23 s.d 30 Agustus 2017, dan kegiatan reses tahap III dilaksanakan tanggal 19 s.d 26 Desember 2017.(TIM)

DPRD Tidak Tanggap “SILPA Pemkab Tapanuli Utara” Sangat Besar

By On February 11, 2019

Kabupaten Tapanuli Utara, Klik Berita
Sorotan publik atas Kinerja Pejabat Pemkab Tapanuli Utara makin menghangat sebab dugaan korupsi diberbagai Satker / Dinas Pemkab Taput makin menjamur, hingga penyegaran di beberapa Pejabat Satker / Dinas pun dilakukan.

Penggunaan anggaran APBD Pemkab Tapanuli Utara ditiap tahunnya sudah menjadi sorotan publik. Dimana penggunaan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Utara ditiap tahunnya menuai dugaan korupsi, hingga muncul kecugiaan bahwa anggaran APBD diduga mengalir untuk kepentingan pribadi dan kelompok semata.

Berbagai komentar pemerhati masyarakat mulai bermunculan dan kritikan itu terkait kinerja DPRD yang terkesan mandul sebagai wakil rakyat dalam beberapa tahun ini. Komentar itu disampaikan salah seorang pemerhati berinisial “S.Tambunan” pada awak media, menyatakan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Taput masih mandul sebab dugaan korupsi, dugaan Mark Up dan SILPA Pemkab Taput ditiap tahun selalu membengkak. Tetapi mengapa DPRD masih selalu memilih bungkam, apa masalah APBD Taput harus dibiarkan ambruk seperti kondisi pagar dilingkungan kantor DPRD Taput yang sudah diterlantarkan begitu lama....??? (11/2)

Konfirmasi awak media berulang kali dilakukan pada beberapa Dinas Kabupaten Tapanuli Utara, namun sampai berita ini dimuat, tidak satu pun satker / Dinas yang bisa memberi alasan atas menjamurnya dugaan korupsi di Dinas tersebut. Dimana pihak pegawai atau ajudan Dinas selalu mengatakan bahwa Kepala Satker / Dinas berada diluar kantor.

Fakta tentang dugaan korupsi penggunaan anggaran APBD itu terdata dalam hasil pemeriksaan BPK RI yang menyatakan bahwa indikasi korupsi di beberapa Dinas Kabupaten Tapanuli Utara itu terkait kekurangan volume pekerjaan, tidak sesuai spesifikasi kontrak, denda keterlambatan dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diduga merugikan keuangan Negara / Daerah mencapai miliaran rupiah.

Begitu juga tentang data bahwa SILPA tahun 2014 mencapai Rp90,7 miliar, tahun 2015 mencapai Rp 119,2 miliar, tahun 2016 mencapai Rp 55,6 miliar dan tahun 2017 mencapai Rp 60,6 miliar. Apa ini belum cukup menjadi bukti bahwa kinerja DPRD dan Kinerja Pejabat Pemkab Tapanuli Utara belum profesional. Keadaan ini seakan menjadi pertanyaan besar buat pemerhati masyarakat “mengapa aparat penegak hukum di kabupaten Tapanuli Utara masih saja tutup mata terkait dugaan tindak pidana korupsi ini.....??(TIM)

Contact Form

Name

Email *

Message *